LIGA GERAKAN BUDAYA PANCASILA

25 Okt

DAFTAR ISI

Prawacana ………………………………………………………           1

  1. Kesepakatan Bersama Berdirinya LGBP ……………. ….          2
  2. Sejarah Singkat Berdirinya LGBP …………….……………       10
  3. Statuta LGBP ……………………………………………….          14
  4. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Program Kerja  LGBP       21
    1. Struktur Organisasi LGBP . ………….. ………… ……….    21
    2. Tata Kerja LGBP    …………………………………………… 24
    3. Program Kerja LGBP   ……………………………………….  25
    4. Personalia LGBP  …………………………………………….. 27
    5. Dewan Pengarah  . . …………………………………. .          27
    6. Sekretariat Jenderal ………………………………………..    28
    7. Sekretariat ……………………………………………………   28
    8. Tim Ahli ………………………………………………………..   28
  1. Rancangan Dasar (Grand Design) ……………………………..    31

Aktualisasi Gerakan Budaya Pancasila dalam Kehidupan ber-

Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara …………………….          31

I.       Dasar Pemikiran …………………………………     31

II.       Landasan Hukum ………………………………….     33

Rancangan Dasar (Grand Design) Gerakan Budaya Pancasila 35

I.         Visi Gerakan Budaya Pancasila …………….      35

II.         Misi Gerakan Budaya Pancasila ………………..   35

III.         Sasaran Gerakan Budaya Pancasila ……………..  36

IV.         Tenaga Implementasi Budaya Pancasila ………..   39

V.         Penyelenggaraan Implementasi Budaya Pancasila 39

  1. Program Aksi Gerakan Budaya Pancasila ……………………….    40

I.       Bidang Pendidikan …………………………………    40

II.       Bidang Birokrasi …………………………………….    47

III.       Bidang Kepengusahaan …………………………. …    51

IV.       Bidang Kemasyarakatan Umum …………………….. 53


LIGA  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

PRAWACANA

Pada tanggal 8 Agustus 2012, 14 organisasi kemasyarakatan mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk suatu wadah untuk menampung dan mengadakan koordinasi kegiatan bersama berkaitan dengan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera, sehingga  menjadi lebih terarah, efisien  dan efektif. Wadah tersebut bernama:

LIGA  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

Untuk dapat memahami dengan seksama apa dan siapa Liga dimaksud, apa tujuan yang hendak dicapai Liga,  kegiatan-kegiatan yang dilakukan Liga, berikut disampaikan beberapa hal berkaitan dengan Liga, di antaranya:

  1. Dokumen Kesepakatan Bersama berdirinya Liga;
  2. Sejarah singkat kelahiran Liga Gerakan Budaya Pancasila;
  3. Statuta Liga Gerakan Budaya Pancasila;
  4. Struktur Organisasi dan Tatakerja Liga Gerakan Budaya Pancasila;
  5. Grand Design  Gerakan Budaya Pancasila;
  6. Program Aksi Gerakan Budaya Pancasila;

Dengan memahami hal-hal tersebut diharapkan bagi pihak-pihak

yang bersepakat, dan siapapun yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap Liga dapat mengadakan evaluasi dan bila perlu bergabung dan ikut mensukseskan kegiatan dan tujuan Liga. Kami sangat mengaharapkan tegur sapa dan kritik dari masyarakat luas terhadap kiprah Liga untuk dapat menyempurnakan gerak langkah Liga. Untuk itu semua, kami haturkan terima kasih yang tiada terhingga.

Jakarta, 28  Oktober  2012

Liga Gerakan Budaya Pancasila

Sekretaris Jenderal

Soeprapto

  1. A.    KESEPAKATAN  BERSAMA  BERDIRINYA

LIGA  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

Setelah bangsa Indonesia menyelenggarakan reformasi selama lebih dari sepuluh tahun, timbul pertanyaan dalam kalangan masyarakat luas, mengapa dengan berlangsungnya reformasi timbul kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan tujuan dan agenda reformasi. Situasi yang terjadi sebagai akibat berlangsungnya reformasi tersebut mendorong lahirnya  pemikiran pemikiran pada berbagai pihak  untuk mengadakan revitalisasi reformasi dalam berbagai bentuk gerakan.

Sementara pihak menilai bahwa pelaksanaan reformasi belum sepenuhnya mencapi tujuan disebabkan program, kegiatan dan pelaksanaan reformasi makin menyimpang dan menjauh dari cita-cita yang digariskan oleh para pendiri negara. Norma yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara kurang dipatuhi dan kurang diindahkan, apalagi setelah terjadinya Perubahan UUD 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa :”Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” diabaikan. Betapa indah dan agungnya pernyataan tersebut, namun kenyataannya dewasa ini kita masih terbelenggu oleh penjajahan modern,  berwajah  neo-imperialisme dan neo-kapitalisme melalui pola fikir, pola sikap dan pola tingkah laku dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berbagai peraturan perundang-undangan dirancang oleh kelompok tertentu; perekonomian kita dilanda oleh pasar bebas; pola pikir, sikap dan perilaku kita dimasuki nilai-nilai budaya luar.

Menghadapi situasi dan kondisi yang kurang menggembirakan tersebut, ada baiknya kita berani membuka diri dan mengadakan introspeksi dan retrospeksi untuk dimanfaatkan  mengadakan koreksi diri dalam mengadakan pembenahan laju dan gerak reformasi. Berikut dikemukakan berbagai fenomena sebagai bukti kebenaran seperti apa yang telah dikemukan di atas.

  1. Demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang merupakan agenda utama reformasi, belum terlaksana dengan sepatutnya. Dalam praktek ber-demokrasi tidak mengacu pada sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kebebasan dan kesetaraan yang diusung oleh demokrasi yang bernuansa liberalistik dan individualistik  berakhir dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
  1. Pemilihan Umum yang dijadikan indikator  keberhasilan demokrasi ternyata menjadi ajang perebutan kekuasaan, kedudukan, jabatan dan materi. Sebagai akibat pemilihan umum  selalu berakhir dengan kericuhan-kericuhan. Pada umumnya Pemilu Kepala Daerah berakhir dengan demonstrasi, kekerasan dan pengrusakan. Prinsip kebersamaan dan keterwakilan yang seharusnya ditegakkan, justru diabaikan.
  1. UUD 1945 asli yang diduga sebagai penyebab terjadinya pemerintahan yang otoriter, telah diamandemen sebanyak empat kali; ternyata hasilnya tidak sesuai dengan roh dan semangat Pembukaan UUD 1945, sebagai akibat peraturan perundang-undangan juga tidak konkordan lagi dengan dasar negara Pancasila.
  1. Upaya untuk mengatasi tindak KKN masih belum berhasil. Bahkan dalam kenyataan selama era reformasi, KKN semakin marak dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga berkembang istilah korupsi berjemaah. KKN yang belum dapat diberantas tuntas mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin terpuruk. Situasi ini bertentangan dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh negara dan pemerintah yakni clean government and good governance dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  1. Walau pertumbuhan ekonomi makro meningkat 6,5% dalam tahun 2011, dan laju inflasi dapat ditekan menjadi hanya 4%, namun krisis ekonomi belum usai dan masih terjadi proses pemiskinan dalam masyarakat. Diperkirakan rakyat yang ada di bawah garis kemiskinan masih besar. Timbullah disparitas pendapatan yang demikian besar, sehingga “demokrasi ekonomi” belum dapat terwujud.
  1. Penegakan hukum atau rule of law tidak dapat berlangsung dengan semestinya. Bahkan pemeo yang muncul adalah pelaksanaan hukum diatur oleh kekuasaaan dan uang.  Belum terdapat kesamaan kedudukan warganegara di hadapan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan belum terwujud.
  1. Kebebasan pers dan kebebasan memperoleh  informasi tidak diimbangi dengan tanggung jawab, karena pers semata-mata dijadikan ajang komersial dan kepentingan golongan tertentu. Hal ini mendorong terbentuknya opini publik dan perilaku yang menyimpang dari budaya bangsa. Situasi semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pembodohan dan perusakan moralitas masyarakat dan bangsa.

 

  1. Dekadensi moral dan akhlak semakin berkembang di kalangan elit nasional, terutama elit politik. Mereka sudah tidak mampu membedakan hal ihwal yang baik dan perkara yang buruk, yang benar dari yang salah, yang penting adalah tercapainya kepentingan pribadi dan atau golongan.
  1. Dekadensi moral tersebut menimbulkan sikap masa bodoh dan kurangnya peduli dan komitmen dari sebagian kalangan elite nasional dalam mengupayakan reformasi secara tepat dan benar, utamanya dalam menyelenggarakan pembaharuan sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila.

 

  1. Dengan berlangsungnya otonomi daerah, terjadi kesalah fahaman masyarakat dan para elit daerah dalam memaknai kearifan lokal. Otonomi daerah yang memberikan keleluasan yang sebebas-bebasnya mengarah terbentuknya pengertian “bebas” sebagai tidak terikat pada kesepakatan nasional hingga mengarah pada terwujudnya disintegrasi bangsa.
  1. Terkait dengan adanya elit politik yang memiliki track record yang kurang terpuji, bukan mustahil akan berkembang elit politik yang bersikap avonturir, oportunis, sektarian, dengan berkudung pada penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Keadaan semacam ini disadari atau tidak akan mengantar pada kehancuran bangsa. Sebagai akibat kepercayaan rakyat terhadap legitimasi lembaga-lembaga negara merosot sangat tajam.
  1. Sementara itu  globalisasi  menimbulkan tantangan baru yang harus diantisipasi oleh masyarakat, negara dan bangsa. Dengan berakhirnya perang dingin maka permasalahan yang timbul bukan masalah pertentangan antara blok barat dan blok timur, tetapi masuknya berbagai ideologi transnasional, dan mendesaknya ekonomi pasar bebas terhadap ekonomi kerakyatan.

Fenomena seperti yang dikemukakan di atas, adalah gambaran perilaku masyarakat dalam mengantisipasi krisis multidimensional yang tidak kunjung usai. Dalam mencari jalan keluar dari krisis tidak diselenggarakan dengan tindakan yang profesional dan realistik, tetapi ditempuh jalan pintas dan instant dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan dari segala paugeran, peraturan, nilai dan norma yang selayaknya dipegang teguh. Akibatnya terjadi :

  1. Meningkatnya fenomena tragis KKN yang terjadi di segala lapisan dan lini birokrasi, lembaga negara dan pemerintahan serta kehidupan masyarakat.
  2. Melemahnya nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti keadilan, kebenaran, kejujuran yang seharusnya ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang merebak dalam kehidupan masyarakat luas.
  3. Mencuatnya uang dan materi menjadi ukuran utama kehidupan masyarakat dan hubungan interaksi sosial.
  4. Melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan pemerintahan.
  5. Arus deras eforia kekerasan, kriminalitas dan perilaku disintegratif melanda tanpa kendali dalam kehidupan masyarakat.

Krisis  multidimensional tersebut akhirnya bermuara pada masalah krisis sosial budaya, yakni krisis moral, krisis etika dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Krisis sosial budaya ini sangat mendasar  karena  telah meluas ke segala dimensi  kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan tingkah laku yang nampak dalam berbagai dimensi kehidupan. Krisis sosial budaya ini berdampak pada merosotnya harkat dan martabat bangsa.

Krisis sosial budaya tersebut berakibat terjadi pendangkalan dan pengeringan budaya. Budaya bangsa adiluhung tergeser oleh budaya murahan yang didasari  pragmatisme, hedonisme, oportunisme, instantisme, jalan pintas, yang menimbulkan keserakahan, tindak KKN dan sikap hostilitas yang berakibat timbulnya keresahan masyarakat.

Keresahan masyarakat ini telah berkembang menjadi ketidak puasan dan kekecewaan  masyarakat dan bermuara pada kerusuhan yang merupakan manifestasi keputus-asaan yang dapat saja memicu terjadinya tindakan yang tidak terkendali dan tidak terduga.

Rapuhnya etika dan moral masyarakat memicu terbentuknya perilaku yang tidak terpuji dan tidak terduga yang akan mengarah pada ketidak percayaan rakyat pada lembaga negara dan para pelakunya yang akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa, robohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan :,Berdasarkan analisis tersebut, bila kita tidak rela runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kita perlu  segera menyelenggarakan suatu usaha berupa gerakan yang kita sebut: Gerakan Budaya Pancasila, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESEPAKATAN  BERSAMA

Tentang

GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didorong oleh keinginan luhur untuk melaksanakan pembudayaan Pancasila, kami warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Menimbang:

 

  1. bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, makin lama makin melemah, karena Pancasila tidak dijadikan landasan dan acuan bagi kehidupan yang nyata.
  2. bahwa globalisasi merupakan kenyataan yang tidak mungkin dihindari,  pengaruh negatifnya harus dapat dieliminasi dengan memperkuat aktualisasi Pancasila.
  3. bahwa situasi dewasa ini sudah sampai pada titik kritis yang membahayakan bagi eksistensi NKRI berdasar Pancasila yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agusutus 1945.

Mengingat:

Bahwa Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga adalah ideologi nasional harus dilaksanakan secara konsisten  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menyatakan:                                      KESEPAKATAN 

  1. 1.    Bahwa Pancasila adalah filsafat, dasar negara dan ideologi nasional yang mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus menjadi karakter dan jatidiri bangsa; 
  2. 2.    Bertekad bulat dengan sepenuh hati mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai dan norma Pancasila dalam segala dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  3. 3.    Mengadakan tindakan nyata implementasi Pancasila dalam bentuk Gerakan Budaya Pancasila dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan sesuai peran dan fungsi masing-masing fihak;
  4. 4.    Membentuk Liga Gerakan Budaya Pancasila sebagai badan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan gerakan pembudayaan Pancasila.

         

       Jakarta, 20 Juni 2012

     Kami Yang Menyatakan Kesepakatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJARAH  SINGKAT  KELAHIRAN

LIGA  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

  1. B.    SEJARAH SINGKAT KELAHIRAN

                       LIGA  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

Dalam rangka memahami kehadiran Liga Gerakan Budaya Pancasila ada baiknya diuraikan secara singkat timbulnya gagasan mengenai Gerakan Budaya Pancasila, lahir, serta langkah-langkah kegiatan Liga Gerakan Budaya Pancasila.

  1. Gerakan Budaya Pancasila berawal dari pre advies atau gagasan yang disampaikan Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo, sebagai penasehat LPPKB, pada waktu diselenggarakan Rapat Konsultasi antara Pengurus LPPKB dengan  Dewan Penasehat dan Dewan Pakar pada tanggal 27 Juli 2011. Isi gagasan tersebut berupa evaluasi terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada masa reformasi, Pancasila termarjinalisasi dari segala aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan. Bila hal tersebut berlangsung terus bukan mustahil bangsa Indonesia akan mengalami situasi makin memprihatinkan, karena dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan tanpa landasan dan bintang pemandu.
  1. Gagasan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Soerjanto tersebut diikuti dengan penyampaian pemikiran yang berkembang di Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia kepada LPPKB pada bulan Desember 2011. Isi gagasan berupa analisis situasi kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa itu, yang dinilai cukup memprihatinkan, sehingga perlu adanya suatu gerakan atau langkah nyata untuk mengantisipasi situasi yang memprihatinkan tersebut. Gerakan yang diusulkan oleh Prof.Dr. Soerjanto adalah untuk segera menyelenggarakan Manifesto Politik Kebudayaan.
  1. Gagasan yang disampaikan oleh Prof Dr. Soerjanto tersebut dibahas dan diolah lebih lanjut oleh LPPKB. Sebagai langkah awal LPPKB mengajak beberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan, di antaranya adalah Paguyuban Padmanagri, Yayasan Jatidiri Bangsa, Universitas Krisnadwipayana, dan Front Nasional 45, untuk membahas gagasan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Soerjanto tersebut. Setelah diadakan pembahasan cukup serius akhirnya diputuskan oleh LPPKB dan beberapa organisasi dimaksud untuk segera menyelenggarakan Deklarasi Budaya Pancasila sebagai pengembangan pemikiran dari Manifesto Politik Kebudayaan. Deklarasi direncanakan dapat diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2012. Pemilihan tanggal 1 Maret didasarkan suatu analogi pemikiran sejarah perjuangan bangsa, bahwa pada tanggal 1 Maret 1949, para pejuang kemerdekaan dapat merebut kota Yogyakarta selama enam jam, yang pada waktu itu diduduki oleh tentara Belanda. Dengan peristiwa tersebut eksistensi Negara Republik Indonesia diakui dunia.
  1. Untuk merealisasikan gagasan deklarasi tersebut, LPPKB dengan beberapa lembaga dan organisasi yang telah peduli diselenggarakannya Deklarasi Budaya Pancasila menghadap ketua MPR RI, pada akhir bulan Februari 2012, untuk menyampaikan maksud akan diselenggarakannya Deklarasi Budaya Pancasila. Namun tanggapan dari pimpinan MPR RI tidak begitu menggembirakan, sehingga rencana Deklarasi tanggal 1 Maret 2011 terpaksa ditunda dan dicarikan jalan lain untuk merealisasikan.
  1. Kebetulan pada akhir bulan Mei 2012, UGM menyelenggarakan Kongres Pancasila ke IV. LPPKB mengarahkan upaya deklarasi ke event tersebut. Dengan mengirim anggota LPPKB untuk mengikuti Kongres dan mengusahakan agar deklarasi dapat diambil alih oleh Kongres. Tanggapan kongres juga kurang menggembirakan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para elit politik dewasa ini kurang peduli terhadap implementasi Pancasila secara aktual.
  1. Melihat situasi semacam digambarkan di atas, LPPKB dengan beberapa organisasi kemasyarakatan segera menyusun strategi baru. Perhatian diarahkan untuk langsung mengadakan gerakan tanpa didahului dengan deklarasi. Pada tanggal 23 Mei 2012, LPPKB mengundang organisasi kemasyarakatan dan beberapa perguruan tinggi untuk menyusun kesepakatan bersama diadakannya Gerakan Budaya Pancasila. Pertemuan sepakat bulat bahwa, perlu disusun rumusan kesepakatan yang tegas akurat dan tepat, untuk ditanda tangani pada pertemuan berikut. LPPKB dan beberapa organisasi kemasyarakatan ditugasi untuk menyusun rancangan kesepakatan dimaksud.
  1. Setelah diadakan rapat-rapat antara mereka yang mendapat tugas menyusun kesepakatan, akhirnya tersusun naskah kesepakatan. Naskah kesepakatan kemudian ditanda tangani bersama dalam pertemuan tanggal 16 Juni 2012. Salah satu butir kesepakatan menyebut: “Membentuk Liga Gerakan Budaya Pancasila sebagai badan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan gerakan pembudayaan Pancasila.” LPPKB dan beberapa organisasi kemasyarakatan mendapat tugas untuk menyusun rancangan struktur organisasi Liga dimaksud. Rancangan tersebut telah siap dan diajukan dalam pertemuan antara para pihak penanda tangan kesepakatan.
  1. Pada tanggal 8 Agustus 2012, LPPKB dan 14 organisasi kemasyarakatan menanda tangani kesepakatan Gerakan  Budaya Pancasila dan membentuk Liga Gerakan Budaya Pancasila sebagai wadah berkiprahnya gerakan budaya Pancasila. 14 organisasi kemasyarakatan tersebut adalah:
  • Ø Yayasan Jatidiri Bangsa;
  • Ø Yayasan Perguruan Sumbangsih;
  • Ø Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti;
  • Ø PaguyubanTunggak Semi;
  • Ø Paguyuban Padmanagri;
  • Ø Paguyuban Mataraman
  • Ø Universitas Pancasila;
  • Ø Universitas Jayabaya;
  • Ø Universitas Krisnadwipayana;
  • Ø Aliansi Kebangsaan;
  • Ø Gerakan Jalan Lurus;
  • Ø DHD 45/F N 45;
  • Ø KAGAMA MAPAN; dan
  • Ø LPPKB.

Dewasa ini telah tersusun Statuta Liga Gerakan Budaya Pancasila sebagai landasan kegiatan Liga, Struktur Organisasi Liga dengan dukungan personalianya, Rancangan Dasar atau Grand Design Liga sebagai acuan kerja dalam garis besar bagi segala pihak yang terikat pada Liga, serta progam aksi berupa kegiatan yang langsung menjadi pekerjaan Liga. Diakui segala dokumen tersebut masih memerlukan penyempurnaan. Diharapkan kepada segala pihak untuk memberikan saran perbaikan di waktu mendatang sambil berlangsungnya kegiatan Liga. Sangat diharapkan kritik dan saran perbaikan dimaksud.

  1. C.    STATUTA

LIGA  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

      Preambule

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada hakikatnya merupakan kebebasan dari berbagai bentuk penjajahan, yang tidak hanya bermakna kebebasan fisik, tetapi juga meliputi kebebasan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, informasi dan teknologi,  pertahanan dan keamanan. Harkat, martabat dan kedaulatan negara akan terjaga dengan kokoh apabila bangsa Indonesia terbebas dari segala bentuk penjajahan.

Bahwa kebebasan tersebut akan dapat terlaksana dengan sepantasnya bila, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat pluralistik,  terjaga persatuan dan kesatuannya dengan kokoh dan utuh.

Bahwa dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan serta kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, perlu ditumbuh kembangnya karakter dan  jatidiri bangsa yang bersendi pada nilai-nilai Pancasila;

Bahwa untuk menumbuh kembangkan karakter dan jatidiri bangsa perlu diselenggarakan pembudayaan Pancasila. Untuk itu diperlukan suatu organisasi yang memiliki kepedulian, niat, dan tekad untuk merealisasikan pembudayaan tersebut;

Bahwa telah menjadi kesepakatan bersama di antara beberapa organisasi/lembaga yakni:

  1. Yayasan Jatidiri Bangsa;
  2. Yayasan Perguruan Sumbangsih;
  3. Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti;
  4. Paguyuban Tunggak Semi;
  5. Paguyuban Padmanagri;
  6. Paguyuban Mataraman.
  7. Universitas Pancasila;
  8. Universitas Jayabaya;
  9. Universitas Krisnadwipayana;
    1. Aliansi Kebangsaan;
    2. Gerakan Jalan Lurus;
    3. DHD 1945/FN 45;
    4. KAGAMA MAPAN; dan
    5. LPPKB;

untuk membentuk organisasi dimaksud dengan nama : Liga Gerakan Budaya Pancasila.

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1)    Organisasi yang bernama Liga Gerakan Budaya Pancasila, yang selanjutnya disebut Liga, didirikan pada tanggal 20 Juni 2012 oleh 47 penanda tangan yang mewakili 14 organisasi yang merupakan pihak-pihak yang bersepakat berdirinya Liga, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

2)    Liga berkantor pusat dan berkedudukan di kantor Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), Gedung Granadi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

3)    Liga dapat membuka kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan keputusan Dewan Pengarah Liga.

ASAS

Pasal 2

Liga berasas Pancasila

MAKSUD  DAN  TUJUAN

Pasal 3

1)    Maksud didirikannya Liga adalah sebagai wadah/forum koordinasi,  komunikasi, konsultasi, advokasi dan konsolidasi dalam membentuk pijakan sama (common platform), serta harmonisasi berbagai pihak yang peduli dan bergerak dalam gerakan  budaya Pancasila.

2)    Tujuan didirikannya Liga adalah untuk:

  1. Menghasilkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam rangka membudayakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Menyusun konsep mengenai jatidiri bangsa berdasar Pancasila dalam rangka membangun etika dan moral bangsa.
  3. Membangun karakter dan  jatidiri bangsa berdasar Pancasila.

KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan Liga:

1)    Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan (research and development) mengenai hal ihwal yang berhubungan dangan implementasi budaya Pancasila dan UUD 1945;

2)    Merumuskan metoda sosialisasi, implementasi dan aktualisasi Budaya Pancasila baik di kalangan lembaga negara dan pemerintahan maupun dalam masyarakat luas;

3)    Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Liga;

4)    Mengusahakan kerjasama dengan lembaga negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan sosialisasi budaya Pancasila dan implementasinya;

5)    Mengadakan sosialisasi terhadap hasil-hasil kajian yang diselenggarakan Liga pada lembaga pendidikan formal, informal dan non formal, instansi pemerintah serta sektor swasta.

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Anggota Liga terdiri dari:

1)     Organisasi/lembaga penanda tangan kesepakatan berdirinya Liga (14 organisasi/lembaga);

2)    Organisasi yang berkeinginan untuk bergabung pada Liga dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota Liga:

1)    Organisasi yang bersangkutan berasas Pancasila;

2)    Berniat dan bertekad untuk mereralisasikan Pancasila dan UUD 1945 dalam segala dimensi kehidupan;

3)    Bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat oleh Liga;

4)    Menyatakan secara tertulis kepada Liga untuk menjadi anggota Liga;

5)    Anggota dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan secara tertulis kepada Liga.

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur Organisasi Liga terdiri dari:

1)    Dewan  Pengarah

  1. Dewan Pengarah merupakan lembaga tertinggi dalam Liga yang berfungsi pembuat kebijakan dasar bagi kegiatan Liga;
  2. Dewan Pengarah terdiri atas Ketua Umum dari  organisasi/lembaga anggota Liga dan perorangan yang memiliki kredibilitas ke-Pancasila-an yang dinilai oleh Dewan Pengarah;
  3. Ketua Dewan Pengarah dilakukan secara bergilir, dipilih dari anggota Dewan, untuk masa jabatan satu tahun;
  4. Sekretaris  Dewan Pengarah dijabat oleh Sekretaris Jenderal Liga ex officio yang dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal;
  5. Dewan Pengarah bersidang tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2)    Sekretariat Jenderal

  1. Sekretariat Jenderal merupakan lembaga Liga yang berfungsi mengelola kegiatan Liga sehari-hari;
  2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dibantu oleh beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan keperluan;
  3. Sekretariat Jenderal dilengkapi dengan suatu sekretariat, yang terdiri dari:
  • Ø seorang Sekretaris dibantu seorang Wakil Sekretaris yang mengkoordinasi kegiatan administratif Liga;
  • Ø seorang Bendahara yang dibantu seorang Wakil Bendahara, yang mengurus keuangan Liga;
  • Ø beberapa orang staf sesuai dengan keperluan.

3)    Tim Ahli

  1. Tim Ahli adalah suatu unit kerja dalam Liga yang berfungsi mengadakan pengkajian dan pengembangan;
  2. Tim Ahli terdiri dari tenaga ahli yang berasal dari organisasi anggota liga, dan pakar yang bersedia membantu.

4)    Koordinatoriat Bidang

Koordinatoriat bidang yang berfungsi untuk mengimplementasikan kegiatan teknis operasional hal-hal yang berkaitan dengan budaya Pancasila. Bidang-bidang tersebut adalah: bidang pendidikan, bidang birokrasi, bidang kepengusahaan, dan bidang kemasyarakatan umum. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang ketua koordinator bidang.

SIDANG  DAN  RAPAT

Pasal 8

Sidang dan Rapat Liga

  1. Sidang Paripurna

1)    Sidang Paripurna dihadiri oleh seluruh penanda tangan kesepakatan dan anggota Liga;

2)    Sekretaris Jenderal memberikan laporan dan pertanggung jawaban terhadap kegiatan Liga untuk mendapatkan tanggapan dari anggota sidang paripurna;

3)    Sidang Paripurna diselenggarakan setahun sekali atau bila dipandang perlu.

  1. Sidang Dewan Pengarah

1)    Dewan Pengarah bersidang tiga bulan sekali atau bila dipandang perlu;

2)    Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kegiatan Liga pada masa tiga bulan terakhir untuk mendapat penilaian dari Dewan Pengarah, untuk selanjutnya dijadikian bahan penyusunan kebijakan Dewan Pengarah.

  1. Rapat Tim Ahli

Tim Ahli mengadakan rapat rutin mingguan untuk membahas konsep dasar dan implementatif menganai Pancasila, UUD 1945, dan masalah mendasar lainnya.

  1. Rapat Koordinatoriat Bidang

Koordinatoriat Bidang mengadakan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk membahas implementasi Gerakan Budaya Pancasila sesuai dengan bidang masing-masing.

Statuta ini telah disepakati dalam Sidang

Paripurna Liga

Pada tanggal 31 Oktober 2012.

  1. D.   STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN  PROGRAM  KERJA

LIGA  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

 

  1. I.       STRUKTUR ORGANISASI LIGA GERAKAN BUDAYA  PANCASILA

Wadah untuk merealisasikan kesepakatan bersama antara berbagai pihak dalam rangka pembudayaan Pancasila berbentuk liga, suatu bentuk organisasi yang tidak melebur eksistensi dari pihak-pihak yang bersepakat.  Dipilih bentuk liga, dengan alasan bahwa liga bermakna : sekelompok orang, organisasi atau negara yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan tertentu.[1] Kedaulatan tiap orang atau organisasi tetap terjaga seperti apa adanya. Tiap pihak yang bergabung dalam liga tetap dihormati eksistensi serta kedaulatan dan hak asasinya. Tiap pihak bertanggung jawab dalam suksesnya gerakan dalam arti tercapainya tujuan yang hendak diwujudkan oleh Liga. Pengikat pihak-pihak yang bersepakat adalah visi, misi, tujuan dan program kerja yang telah disepakati bersama.

Liga Gerakan Budaya Pancasila adalah suatu perserikatan dari lembaga-lembaga yang memiliki tujuan yang sama yakni terealisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan bernegara.

Liga Gerakan Budaya Pancasila bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan gerakan pembudayaan Pancasila yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berserikat dalam Liga sehingga dapat berlangsung secara efisien, efektif dan produktif.

Liga Gerakan Budaya Pancasila adalah wadah/perserikatan yang memiliki unit-unit:

  1. 1.     Dewan Pengarah

Dewan Pengarah bertugas untuk menentukan kabijakan umum program kerja, untuk dijadikan acuan kerja Sekretaris Jendral.  Dewan Pengarah terdiri dari pimpinan atau ketua para pihak yang bersepakat terbentuknya Liga dan perorangan yang memiliki kredibilitas luar biasa dalam upaya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketua Dewan Pengarah dipilih oleh anggota untuk jangka waktu tertentu. Dewan Pengarah bersidang tiga bulan sekali, atau apabila dipandang perlu, untuk mengadakan penilaian kerja gerakan pembudayaan Pancasila.

  1. 2.     Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal adalah pengelola dan pengurus Liga dengan menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal, dibantu  beberapa orang Wakil Sekretaris Jendral, sesuai dengan keperluan, didukung sekretariat yang memiliki seorang sekretaris, seorang bendahara dan staf yang akan membantu kerja kesekretariatan. Sekretaris Jenderal  mengusahakan fasilitas dalam batas tertentu sesuai dengan kemampuan yang diperlukan bagi jalannya Liga.

  1. 3.     Tim Ahli

Tim Ahli yang merupakan think tank, adalah suatu unit Liga yang bertugas untuk membahas masalah-masalah mendasar maupun implementatif gerakan pembudayaan Pancasila. Tim ahli terdiri atas para pakar yang betul-betul menguasai masalah ke-Pancasila-an. Tim ahli merupakan tim tetap yang bersidang seminggu sekali atau bila dipandang perlu.

  1. 4.     Koordinator Bidang

Kegiatan operasional gerakan pembudayaan Pancasila terbagi menjadi empat bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang birokrasi, bidang kepengusahaan dan bidang kemasyarakatan umum. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Koordinator Bidang.

Koordinator Bidang dibantu seorang Wakil Koordinator Bidang memiliki tugas untuk memberikan arahan implementasi gerakan pembudayaan Pancasila kepada berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam melaksanaskan tugasnya para Koordinator Bidang mengacu pada hasil kajian Tim Ahli.

STRUKTUR ORGANISASI LIGA GERAKAN BUDAYA PANCASILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. II.                 TATAKERJA LIGA GERAKAN BUDAYA PANCASILA
  2. Dewan Pengarah bersidang tiga bulan sekali atau bila dipandang sangat memerlukan. Sidang Dewan Pengarah mengadakan evaluasi kegiatan Liga, serta menyusun kebijakan liga. Sekretaris Jendral memberikan laporan mengenai berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Liga.
  3. Sekretaris Jendral dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suatu sekretariat yang melaksanakan pekerjaan rutin kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengarah,  Tim Ahli dan para Koordinator Bidang.
  4. Tim Ahli beranggotakan para pakar, secara rutin bersidang seminggu sekali atau lebih bila dipandang perlu, untuk membahas masalah, topik, materi dan problema yang berkaitan dengan pembudayaan Pancasila. Hasil kerja Tim Ahli dibukukan untuk dijadikan bahan acuan  para Koordinator Bidang dalam melaksanakan gerakan pembudayaan Pancasila sesuai dengan bidangnya.
  5. Koordinator Bidang. Dengan koordinasi Sekretaris Jenderal, Koordinator Bidang bertugas mengimplementasikan  gerakan pembudayaan Pancasila sesuai dengan bidang masing-masing, dengan mengusahakan kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintahan, masyarakat maupun swasta yang memiliki tugas sosialisasi Pancasila maupun mereka yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan gerakan pembudayaan Pancasila.

Demikianlah garis besar struktur organisasi dan tata kerja Liga Gerakan Budaya Pancasila. Struktur organisasi dan tata kerja Liga ini akan dikembangkan lebih lanjut menjadi bentuk pedoman dasar dan pedoman kerja Liga.

  1. III.              PROGRAM KERJA LIGA GERAKAN BUDAYA PANCASILA

 

Program kerja jangka pendek Liga Gerakan Budaya Pancasila adalah sebagai berikut:

  1. 1.     Sekretaris Jendral
    1. Segera mengusahakan kelengkapan sekretariat dalam mendukung kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dewan Pengarah, Tim Ahli dan Koordinator Bidang. Sarana dan prasarana perlu tersedia, demikian juga tenaga pendukungnya. Untuk sementara  dapat memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia di LPPKB.
    2. Menyusun program kerja untuk mendapat kesepakatan dari Liga.
  1. 2.     Tim Ahli

Segera menyusun naskah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan gerakan pembudayaan Pancasila. Naskah yang urgen yang perlu dihasilkan adalah:

  1. Pancasila;
  2. UUD 1945;
  3. Demokrasi dan HAM;
  4. Hubungan antara Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  5. Implementasi Pancasila, UUD 1945, Demokrasi dan HAM dalam berbagai bidang gerakan pembudayaan Pancasila;
  1. 3.     Koordinator Bidang-bidang
  1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan menyusun program dan implementasi Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila berdasarkan prinsip dan nilai Pancasila di sekolah mulai dari PAUD,  TK sampai Perguruan Tinggi.

  1. Bidang birokrasi menyusun program:
  • Ø Penjabaran prinsip dan nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan;
  • Ø Penerapan prinsip dan nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
  • Ø Penerapan prinsip dan nilai Pancasila dalam pelayanan publik.
  1. Bidang Kepengusahaan menyusun program:
  • Ø Implementasi ekonomi kerakyatan;
  • Ø Peran pengusaha dalam mewujudkan keadilan siosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  • Ø Etika dan moral usaha ekonomi;
  • Ø Penerapan politik ekonomi berdasar Pancasila;
  • Ø Penerapan pembaharuan peraturan perundang-undangan agraria dan pengelolaan  sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  1. Bidang Kemasyarakat Umum
  • Ø Membangun karakter dan jatidiri bangsa berdasar prinsip dan nilai Pancasila;
  • Ø Membangun etika dan budaya politik Pancasila;
  • Ø Membangun kesatuan dan persatuan bangsa.

Demikianlah program kerja yang harus segera dilaksanakan dalam merealisasikan gerakan budaya Pancasila.

  1. IV.             PERSONALIA  LIGA GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA
  1. A.    Dewan Pengarah

Ketua:     : Dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pengarah secara     periodik (satu tahun)

Sekretaris  ; Sekretaris Jenderal Liga secara ex officio, merangkap    sebagai anggota dibantu oleh

Dr. Ir. H. Pandji R. Hadinoto sebagai wakil sekretaris,     merangkap sebagai anggota.

Anggota     : Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo

Letjen TNI (Purn) H. Moetojib,

Brigjen TNI (Purn) Irawan Soekarno

Ir. Mustahid Astari

Drs. Sardjono Sigit

Prof Dr. Edie Toet Hendratno, S H., M.Si.

Prof Dr. Amir Santosa, M A.

Rektor Univ. Krisnadwipayana

dr. Soelastomo, M. P H.

Ir. Iman Sunario

Pontjo Sutowo

Drs. R. Priyo Handono, MPA

Sis Hendarwati, SE,.MM

  1. B.    Sekretariat Jenderal

Sekretaris Jenderal                 : Soeprapto, M.Ed

Wakil Sekretaris Jenderal I    : Ir. Mustahid Astari

Wakil Sekretaris Jenderal II : Dr. Ir. H. Pandji R. Hadinoto (bertugas di   Dewan Pengarah)

  1. C.    Sekretariat

Sekretaris                      : dr.  Aisyah Rajeng Pananrang S.KM

Wakil Sekretaris            : Dra Lilik Elliyani, M.Si.

Bendahara                    : Su’udiyah Mansur, BA.

Wakil Bendahara                   : Kol.TNI (Purn) Darsih Soepawan.

Staf Sekretariat             : Siti Sumarti (Atiek)

Zamroni, S.E. (Sony)

Maksum, S.Ag

  1. D.   Tim Ahli         

Ketua                                      : Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo

Sekretaris                      : Brigjen TNI (Purn) Drs. Hernowo Hadiwonggo

Anggota                         : Univ. Pancasila

Univ. Jayabaya

Univ. Krisnadwipayana (Drs. Bambang Oetoro M Si)

Prof. Hadi S Topobroto, PhD

Drs. Soedarmadji

Drs. B. Parmanto

Ny. Woerjanti Iman Soetopo, S H.

Ny. Sis Hendarwati H, SE, MM.

Ny. Dra. Ine Regina M. Oesman

Prof. Dr. Harjo Martodirdjo

Koordinatoriat Bidang  Pendidikan                           

Koordinator                  : Drs. Pitoyo, MA

Wakil Koordinator        : Yayasan Sumbangsih

Anggota                         : Ir. Yogihardjo

DR. Suhardi, SH

Univ. Pancasila

Univ. Jayabaya

Univ. Krisnadwipayana

Ny. Kol. TNI (Purn) Darsih Soepawan

Koordinatoriat Bidang Birokrasi

Koordinator                  : Rinie Amaluddin, S H., MSi

Wakil Koordinator        :  Brigjen TNI (Purn) Badjoeri Widagdo, SH. MH.

Anggota                         : M. Budiarto, S H

Laksda TNI (Purn) Soegoto

Dra Elly Yuliarti, MM

Koordinatoriat Bidang Kepengesuhaan

Koordinator                  : dr. Orie Andari Sutadji M B A.

Wakil Koordinator        : Brigjen TNI (Purn) Drs. Hernowo Hadiwonggo

Anggota                         : Kun Soetianto, S E, M A.

Drs. M. Idris Rahman

Paguyuban Tunggak Semi

Ir. Wibowo Dibyomartono

Koordinatoriat Bidang Kemasyarakatan

Koordinator                  : Dra. Roch Boediati Soeroso, M M.

Wakil Koordinator        : Kol. Laut (Purn) Kaslar, SH

Anggota                         : Suyanto

dr. Hadiwitarto

Dra Lilik Elliyani, M.Si.

Ny. Sis Hendarwati H, SE.,MM

Warsito Wahono, S E.

  1. E.     RANCANGAN  DASAR  (GRAND  DESIGN)

AKTUALISASI  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA  DALAM  KEHIDUPAN 

BERMASYARAKAT, BERBANGSA  DAN  BERNEGARA

  1. I.                   Dasar Pemikiran

Akhir-akhir ini berbagai instansi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat luas mulai berfikir ulang, bagaimana Pancasila  diaktualisasikan  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dipicu oleh situasi yang kurang menggembirakan yang terjadi di lembaga-lembaga negara maupun dalam masyarakat luas, seperti merebaknya perilaku yang kurang terpuji, seperti KKN dan tindakan anarkhis masyarakat yang dapat diamati oleh masyarakat luas lewat berbagai media elektronik maupun media tulis.

Mengantisipasi situasi yang kurang menguntungkan tersebut, pada tanggal 24 Mei 2011 berlangsung pertemuan antara pimpinan lembaga tinggi negara, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono, Bpk Boediono (Presiden dan Wk Presiden), Bpk Taufik Kiemas (Ketua MPR RI), Bpk Marzuki Alie (Ketua DPR RI), Bpk Irman Gusman (Ketua DPD), Bpk Harifin Tumpa (Ketua MA), Bpk Hadi Poernomo (Ketua BPK), Bpk Mahfud MD (Ketua MK), dan Bpk Eman Suparman (Ketua Komisi Yudisial) menentukan kesepakatan sebagai berikut:

  1. Bahwa semua lembaga negara berkomitmen untuk secara aktif mengambil tanggung jawab dalam upaya menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sesuai dengan peran, posisi dan kewenangan masing-masing.
  2. Bahwa Pancasila harus menjadi ideologi dan inspirasi untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, harmonis dan jauh dari perilaku mendahulukan kepentingan kelompok atau golongan.
  3. Bahwa diperlukan rencana aksi nasional yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui Pendidikan Pancasila dan Kegiatan Konstitusinal.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri nampaknya telah mengadakan berbagai tindakan untuk mengantisipasi situasi tersebut dan menindak lanjuti kesepakatan para pimpinan lembaga tinggi negara dimaksud, di antaranya  dengan menerbitkan:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010, tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik; dan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

Mengantisipasi Peringatan tanggal 1 Juni, hari pidato Bung Karno mengenai dasar negara Pancasila, berbagai lembaga pemerintah dan swasta sekitar tanggal 1 Juni 2012 mengadakan berbagai kegiatan seperti Kongres Pancasila yang diselenggarakan oleh MPR RI di Jakarta, Kongres Pancasila IV di Yogyakarta yang diselenggarakan  oleh UGM dan berbagai lembaga lain, dan Universitas Pancasila di Jakarta mengadakan seminar Pancasila. Hal ini menggambarkan bahwa kepedulian bangsa terhadap Pancasila masih cukup besar.

Berdasar pada kesepakatan para petinggi negara tersebut dan berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri, serta kepedulian berbagai lembaga negara dan swasta tentang Pancasila, sudah sepantasnya bila segera disusun rancangan dasar (grand design) aktualisasi Budaya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dirasa sangat penting dan urgen agar aktualisasi Pancasila tidak menjadi simpang siur dan terlambat oleh adanya pengaruh budaya luar yang akan menggantikan Pancasila.

  1. II.                 Landasan Hukum

Akatualisasi Gerakan Budaya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang cukup kuat di antaranya:

  1. Pembukaan UUD 1945 menetapkan bahwa prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan dasar negara, harus dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi derivatnya. Pembukaan UUD 1945 memiliki cita hukum atau rechtsidee, yaitu Pancasila, yang berfungsi konstitutif dan regulatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
  1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya menentukan dalam ”Landasan” :

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  1. Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, Pasal 1 menetapkan:

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.Dengan catatan, bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.

 

  1. d.    UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang tersebut menentukan di antaranya:

1)    Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara yang bertugas secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan negara, serta dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.

2)    Termasuk pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil dan militer dan semua pejabat negara.

3)    Pasal 28 menetapkan bahwa sebelum seseorang diangkat menjadi pegawai negeri mengangkat sumpah :”Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.

4)    Pasal 23 menetapkan bahwa pegawai negeri diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah janji karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, dan atau melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

  1. e.     UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang tersebut di antaranya menentukan:

1)    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 27).

2)    Anggota DPRD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(pasal 45).

Merujuk pada peraturan-perundang-undangan di atas segala pejabat dan seluruh rakyat Indonesia harus mau dan mampu untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itulah diperlukan rancangan dasar (grand design) aktualisasi Budaya Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi segala pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Budaya Pancasila.

Rancangan Dasar (Grand Design)

Gerakan Budaya Pancasila

  1. I.                   Visi Gerakan  Budaya Pancasila

 

Gerakan Budaya Pancasila memiliki visi terimplementasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta terhindarnya rakyat dari berbagai bentuk penjajahan.

  1. II.                 Misi Gerakan Budaya Pancasila.

Gerakan Budaya Pancasila memiliki misi:

  1. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dari berbagai keterpurukan;
  2. Menyelenggarakan refleksi bersama untuk membangkitkan kesadaran moral berdasarkan  Pancasila;
  3. Membentuk tekad kuat dengan usaha dan tindakan menuju  perubahan sosial berdasar Pancasila;
  4. Membangun sistem kehidupan  berdasarkan  Pancasila;
  5. Membangun kinerja dan kapasitas bangsa secara menyeluruh berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional;
  6. Mengupayakan terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, accountable  dan responsible;
  7. Mengupayakan terwujudnya kehidupan bidang politik yang demokratis dan santun;
  8. Mengupayakan terealisasinya sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila;
  9. Mengupayakan terealisasinya otonomi daerah  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    1. Membentuk kehidupan bangsa yang bermartabat, beradab dan demokratis, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, sistem pengelolaan nasional yang efektif dan efisien, serta kepemimpinan nasional yang tegas, visioner dan bertanggung jawab.
  1. III.              Bidang Sasaran  Gerakan Budaya Pancasila 

Sasaran Gerakan Budaya Pancasila adalah seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat pada umumnya, para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dan para penyelenggara negara dan pemerintahan. Perlu dicermati bahwa rakyat Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni mereka yang meyakini akan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa sehingga memiliki keyakinan bahwa Pancasila mampu untuk mengantisipasi perkembangan zaman memasuki abad XXI. Kelompok ini mengharapkan agar Pancasila dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang harus dipecahkan adalah bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara aktual.

Kelompok kedua adalah mereka yang dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi nasional, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya ideologi lain yang dapat mengganti Pancasila. Kelompok kedua ini belum yakin akan kebolehan dan ketangguhan Pancasila dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Masalah yang timbul pada kelompok ini adalah bagaimana menimbulkan keyakinan pada mereka bahwa Pancasila mengandung kebenaran serta pilihan yang tepat sebagai ideologi, dan mampu mengantisipasi tantangan zaman, serta bagaimana implementasinya dalam kehiudupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedang kelompok ketiga adalah mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Dengan diam-diam memasukkan ideologi mereka dalam sistem kenegaraan , baik dalam peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan kenegaraan, dan dalam menentukan pimpinan kelembagaan. Masalah yang timbul pada kelompok ini sama dengan kelompok dua, tetapi kualitasnya lebih tajam dan kuat. Mengingat terdapatnya berbagai kelompok sasaran Gerakan Budaya Pancasila maka materi, pendekatan, metoda dan tokoh yang diharapkan menjadi sosilisator, fasilitator dan pembimbing Gerakan Budaya Pancasila disesuaikan dengan kelompok sasaran.

Lepas dari adanya berbagai kelompok sasaran, dalam garis besarnya bidang sasaran aktualisasi Pancasila terdiri atas:

  1. Bidang Pendidikan;
  2. Bidang Penyelenggaraan Birokrasi/Lembaga Negara;
  3. Bidang Pengusaha, dan
  4. Bidang Masyarakat pada Umumnya.

Penjelasannya adalah sebagai berikut

  1. 1.     Bidang Pendidikan

Di sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi diselenggarakan Pendidikan Pancasila yang berisi pemahaman, penghayatan dan pengamalan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

  1. 2.      Bidang Penyelenggaraan Birokrasi/Lembaga Negara

Setiap pegawai negeri sebelum diangkat dalam jabatan tertentu harus mengangkat sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu setiap pegawai negeri wajib memahami dengan seksama Pancasila, UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Perlu diupayakan agar setiap pegawai negeri dapat berpegang teguh pada sumpah janjinya.

Sementara itu perlu mendapat perhatian secara khusus dalam aktualisasi Gerakan Budaya Pancasila adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Terdapat berbagai penyimpangan dalam implementasi undang-undang No.32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, dan undang-undang No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terjadi kesalah fahaman dalam memaknai otonomi yang seluas-luasnya dan penerapan kearifan lokal (local wisdom) dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah. Apalagi dengan dipilihnya langsung anggota DPRD dan kepala pemerintahan daerah, mereka merasa tidak ada kaitan dan kewajiban moral penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

  1. 3.     Bidang Kepengusahaan

Salah satu sasaran penting dalam menyelenggarakan Gerakan Budaya Pancasila adalah bidang kepengusahaan. Mereka yang berkecimpung dalam bidang ekonomi perlu disadarkan untuk kemudian dapat mengimplementasikan pasal 33 UUD 1945, bahwa kegiatan perekonomian bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rayat Indonesia berdasar Pancasila.

  1. 4.     Bidang Masyarakat pada Umumnya

Dalam implementasi demokrasi dan HAM, masyarakat pada umumnya, nampak kurang faham terhadap hakikat demokrasi dan HAM, sehingga terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Yang terjadi justru berbagai kekisruhan, sehingga dapat saja perilaku masyarakat tersebut membunuh demokrasi itu sendiri. Masyarakat akhirnya berpandangan  bahwa demokrasi hanya menimbulkan kekisruhan dan enggan untuk menerapkan demokrasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bila hal ini tidak ditanggulangi maka tujuan yang hendak diuwujudkan reformasi tidak akan tercapai. Masyarakat perlu memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan mau serta mempu untuk mengimplementasikan sesuai dengan prinsip dan nilai Pancasila.

  1. IV.             Tenaga Implementasi Budaya Pancasila
  1. Agar program aktualisasi Budaya Pancasila di lingkungan pendidikan dapat terlaksana dengan sepantasnya maka para guru dan dosen perlu mendapatkan pengarahan lebih dahulu mengenai materi yang perlu disiapkan dan metoda yang perlu diterapkan. Perlu diselenggarakan penataran bagi para guru dan dosen agar mampu melaksanakan tugas dengan tepat dan benar.
  1. Perlu disiapkan fasilitator dalam rangka implementasi Budaya Pancasila bagi para penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, serta bagi masyarakat pada umumnya. Para fasilitator harus menguasai materi, pendekatan dan metoda yang diperlukan dalam implementasi Budaya Pancasila. Untuk itu perlu diadakan training of facilitators (tof).
  1. V.                Penyelenggaraan Implementasi Budaya Pancasila

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Budaya Pancasila di masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara perlu dibentuk unit yang ditugasi untuk menyelenggarakan aktualisasi Budaya Pancasila, dengan koordinasi Kementarian Dalam Negeri dan Menpan.

Penyelenggaraan aktualisasi bagi masyarakat pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dan partai politik dengan bimbingan Dinas Kesbangpol. Perlu adanya struktur organisasi penyelenggaraan bimbingan dari pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Program Gerakan Budaya Pancasila terdapat secara rinci dalam Program Aksi.

  1. F.     PROGRAM  AKSI  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA
    1. BIDANG  PENDIDIKAN

Dalam rangka mengaktualisasikan Gerakan Budaya Pancasila,  perlu segera disusun Program Aksi bidang-bidang yang menjadi garapan gerakan. Di bawah ini disampaikan program aksi gerakan, yang berupa kegiatan-kegiatan terstruktur dan tersistematisasi, khususnya bidang pendidikan. Penyusunan program aksi ini berdasar pada grand design yang telah ditetapkan sebelumnya. Program aksi ini terdiri dari:

  1. Visi dan misi program aksi Gerakan Budaya Pancasila bidang Pendidikan;
  2. Tujuan yang hendak diwujudkan Gerakan Budaya Pancasila bidang pendidikan;
  3. Langkah dan kegiatan program aksi bidang pendidikan.

Visi dan misi program aksi Gerakan Budaya Pancasila bidang pendidikan  merupakan operasionalisasi  visi dan misi grand design Gerakan Budaya Pancasila.

  1. 1.     Visi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Pendidikan

Visi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Pendidikan adalah terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa berdasar Pancasila.

  1. 2.     Misi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Pendidikan
  2. Mengimplementasikan pola fikir, pola sikap dan tingkah laku budaya Pancasila pada peserta didik yang pluralistik  dalam kehidupan sehari-hari dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika.
  3. Memahami ciri, sifat dan keunggulan bangsa, sehingga timbul rasa bangga, cinta dan rela berkorban demi negara bangsa;
  4. Mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi insan unggulan dalam segala bidang dalam mengantisipasi globalisasi.
  5. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari.
  1. 3.     Aktualisasi Visi dan Misi Gerakan Budaya Pancasila bidang Pendidikian

Di sekolah mulai dari Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi diselenggarakan Pendidikan Pancasila dan/atau Pendidikan Budi Pekerti yang berisi pemahaman, penghayatan dan pengamalan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Perinciannya adalah sebagai berikut:

  1. a.     Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendapat perhatian khusus, karena dapat dijadikan lahan yang subur bagi Gerakan Budaya Pancasila (GBP). Pada umumnya orang tua menunggu dan tidak meninggalkan tempat atau lokasi pada waktu berlangsungnya peserta didik melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga sementara anak dididik dan dilatih oleh guru, orang tua yang menunggu dapat dijadikan target audience Gerakan Budaya Pancasila pula. Dengan demikian terjadi situasi sekali merengkuh dayung dua pulau terlampaui.

Tujuan yang hendak dicapai dengan Gerakan Budaya Pancasila (GBP) bagi PAUD terbagi menjadi tujuan bagi peserta didik PAUD dan tujuan bagi orang tua peserta didik.

Tujuan GBP bagi peserta didik adalah untuk melatih fungsi organ tubuh serta disposisi anak sehingga dapat berfungsi dengan sempurna dalam menanamkan pola fikir, pola sikap dan tingkah laku sederhana yang merupakan penjabaran dari prinsip dan nilai Pancasila, seperti tahu berterima kasih, menghormati sesama, tidak mementingkan diri sendiri, bekerja sama, tolong menolong, menyayangi lingkungan, jujur, adil, disiplin dan sebagainya.

Tujuan GBP bagi orang tua siswa adalah sama dengan tujuan yang ingin diwujudkan bagi masyarakat pada umumnya, yakni faham akan hak dan kewajiban sebagai warganegara, mau dan mampu untuk mengimplementasikannya secara bertanggung jawab, ditambah dengan beberapa hal yang berkaitan dengan pemahaman mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan GBP bagi PAUD dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Materi GBP PAUD dikemas dalam bentuk permainan, lagu-lagu, tari-tarian dan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan oleh peserta didik.

  1. b.    Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Tujuan yang hendak diwujudkan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Budi Pekerti di Taman  Kanak-kanak dan Sekolah Dasar adalah untuk menimbulkan kesadaran peserta didik bahwa dirinya adalah anak Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai kemajemukan dalam bingkai kesatuan, dengan rincian sebagai berikut:

  • Ø Menimbulkan kesadaran dan perasaan pada peserta didik bahwa dirinya adalah anak yang menempati suatu wilayah yang memiliki adat budaya tertentu, terikat dalam suatu kesatuan yang namanya Indonesia, (sikap pluralistik);
  • Ø Mengakui adanya keaneka-ragaman dalam kehidupan, seperti adat budaya, bahasa, agama, kesukuan dengan berprinsip menghargai pihak lain, dan tidak bersikap dirinya yang paling benar dan baik, (sikap inklusif);
  • Ø Bangga terhadap negara-bangsanya ditinjau dari berbagai matra, (wawasan kebangsaan);
  • Ø Cinta pada negara bangsanya sehingga timbul dorongan untuk tetap menjaga kebesaran negara-bangsanya, (wawasan kebangsaan);
  • Ø Memahami ciri-ciri atau jatidiri berupa prinsip dan nilai negara bangsanya, (akhlak mulia berdasar Pancasila);
  • Ø Bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, (berakhlak mulia berdasar Pancasila).

Materi yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Budi Pekerti di antaranya:

  • Ø Gambaran negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar yang terdiri atas beribu pulau, negara kepulauan atau negara maritim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa, dihuni oleh berbagai suku yang memiliki adat dan budayanya masing-masing. Mereka memeluk berbagai agama yang  saling hormat dan menghormati;
  • Ø Penggambaran tentang prestasi yang pernah dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan;
  • Ø Bahan untuk menimbulkan rasa bangga terhadap negara-bangsanya, cinta pada negara-bangsanya yang akhirnya rela berkorban demi negara-bangsanya;
  • Ø Bahan untuk mengembangkan nilai inklusif, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan;
  • Ø Bahan pengakuan salah kalau berbuat kekeliruan dengan permohonan maaf, memiliki rasa malu terhadap ketidak berhasilan, dan atas perbuatan yang tidak terpuji;
  • Ø Bahan sikap jujur, adil, benar dan santun;
  • Ø Bahan untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam bersaing dengan tetap beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME.
  • Ø Dikembangkan norma hidup sebagai pegangan anak dalam membawa diri, sehingga faham akan hal yang boleh dan hal yang tidak dibenarkan untuk dilaksanakan dalam hidup bersama.

 Pendekatan dan Metoda Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Budi Pekerti di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar menerapkan bentuk cerita, gambar dan film animasi karikatural,  sajian komik. Sejauh mungkin dihindari pelajaran dengan mempergunakan buku. Penggunaan IT akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Perlu disiapkan gambar dinding, DVD atau flash disc yang berisi power point yang mengemukakan gambar dinding tersebut. Agar para guru dalam memanfaatkan gambar dinding atau flash disk dapat terselenggara secara tepat dan benar, perlu disiapkan buku petunjuk, panduan atau penjelasan yang disertakan pada flash disc dimaksud.

Di setiap kelas perlu dilengkapi dengan bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, serta gambar presiden dan wakil presiden.

  1. c.      Sekolah Menengah Pertama

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama adalah untuk mewujudkan warganegara yang memahami hak dan kewajibannya, serta mampu dan mau untuk menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan rincian sebagai berikut:

  • Ø Memahami prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila;
  • Ø Memahami prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945;
  • Ø Memahami hak dan kewajiban warganegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
  • Ø Mengaktualisasikan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  • Ø Memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta mampu mengimple-mentasikan sebagai warganegara dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  • Ø Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuan dalam bersikap dan bertingkah laku secara adil dan beradab.

Materi  Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Budipekerti untuk Sekolah Menengah Pertama:

  • Ø Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  • Ø Konsep, prinsip dan nilai dasar Pancasila;
  • Ø Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warganegara, misal undang-undang politik, HAM, dan sebagainya.
  • Ø Dikembangkan norma hukum, sehingga faham ketentuan yang boleh dan dilarang untuk dikerjakan.

Pendekatan dan Metoda. Pada dasarnya pendekatan dan metoda yang digunakan sama dengan pendekatan dan metoda yang diterapkan di Sekolah Dasar, ditambah dengan metoda diskusi dan studi kasus.

  1. d.    Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Budipekerti  di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah untuk mengembangkan semangat kebangsaan pada peserta didik sehingga berkembang sikap sebagai berikut:

  • Ø Paham bahwa dirinya adalah warga bangsa Indonesia;
  • Ø Bangga akan negara bangsanya;
  • Ø Cinta pada negara bangsanya;
  • Ø Rela berkorban demi negara bangsanya.
  • Ø Mampu dan mau mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 secara tepat dan benar;
  • Ø Mampu dan mau mengimplementasikan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Materi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Budipekderti di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di antaranya:

  • Ø Pengertian bangsa dan sejarah perkembangan bangsa;
  • Ø Ciri-ciri dan syarat suatu komunitas dapat diakui sebagai suatu bangsa;
  • Ø Indonesia memenuhi syarat sebagai suatu bangsa;
  • Ø Sejarah perkembangan bangsa Indonesia;
  • Ø Tantangan bangsa menghadapi globalisasi memasuki abad ke XXI;
  • Ø Dikembangkan norma kehidupan internasional, utamanya dalam implementasi demokrasi dan HAM;
  • Ø Faham kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan sebagai pandangan hidup.

Pendekatan dan metoda yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Budipekerti di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lebih dititik beratkan penerapan  diskusi untuk mencari solusi yang dihadapi oleh negara-bangsa dalam membangun negara-bangsa yang kokoh dan berjaya. Perlu dikembangkan topik sebagai bahan diskusi, misal implementasi demokrasi dan HAM sesuai dengan prinsip Pancasila, Wawasan kebangsaan menghadapi globalisasi dan sebagainya.

  1. e.     Pendidikan Tinggi

Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah:

  • Ø Mengupayakan agar mahasiswa memahami hakikat Pancasila secara filsafati dan teoretik sehingga diperoleh suatu pendapat dan kesimpulan bahwa Pancasila mengandung kebenaran dan merupakan ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia.
  • Ø Membentuk kehidupan bangsa yang bermartabat, beradab dan demokratis, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, sistem pengelolaan nasional yang efektif dan efisien, serta kepemimpinan nasional yang tegas, visioner dan bertanggung jawab.

Materi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi di antaranya:

  • Ø Pemahaman bahwa Pancasila merupakan hasil konstruksi nalar bangsa Indonesia, bukan agama;
  • Ø Konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal;
  • Ø Manifestasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan ligatur bangsa;
  • Ø Aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pendekatan dan metoda yang direkomendasikan adalah metoda reflektif, yakni menemukan hakikat dan esensi terhadap permasalahan yang dibahas.

PROGRAM  AKSI  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

  1. BIDANG  BIROKRASI

Dalam rangka mengaktualisasikan Gerakan Budaya Pancasila,  perlu segera disusun Program Aksi bidang-bidang yang menjadi garapan gerakan. Di bawah ini disampaikan program aksi gerakan, yang berupa kegiatan-kegiatan terstruktur dan tersistematisasi, khususnya bidang Birokrasi. Penyusunan program aksi ini berdasar pada grand design yang telah ditetapkan. Program aksi ini terdiri dari:

  1. Visi dan misi program aksi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Birokrasi;
  2. Tujuan yang hendak diwujudkan Gerakan Budaya Pancasila Bidang Birokrasi;
  3. Langkah dan kegiatan program aksi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Birokrasi.

Visi dan misi program aksi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Birokrasi  merupakan operasionalisasi  visi dan misi grand design Gerakan Budaya Pancasila. Visi dan misi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Bikrokrasi merupakan jabaran dari visi dan misi tersebut disesuaikan dengan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga negara dan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

  1. 1.     Visi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Birokrasi

Visi Gerakan Budaya Pancasila bidang birokrasi adalah teselenggaranya kehidupan kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis dan etis berdasar prinsip dan nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

  1. A.    Misi Gerakan Budaya Pancasila bidang Birokrasi
  1. Mengupayakan terselenggaranya kehidupan kenegaraan dan kepemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam merealisasikan clean government and good governance;
  2. Mengupayakan terselenggaranya  pemerintahan yang efisien, efektif dan produktif;
  3. Mengupayakan terselenggaranya  pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab;
  4. Mengupayakan terselenggaranya sistem birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan pada masyarakat;
  5. Mengupayakan terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  6. Mengusahakan terciptanya kepemimpinan yang profesional dan memihak pada rakyat.
  1. B.    Aktualisasi Gerakan Budaya Pancasila bidang Birokrasi

Terdapat empat sasaran aktualisasi Gerakan Budaya Pancasila bidang Birokrasi, yakni Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif dan Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. 1.     Lembaga Legislatif

Tujuan Gerakan Budaya Pancasila pada Lembaga Legislatif adalah agar para anggota legislatif mampu melaksanakan tugasnya sebagai penyusun peraturan perundang-undangan, penyusunan anggaran dan pendapatan belanja negara serta pengawasan sehingga jalannya pemerintahan dapat terselenggara sesuai dengan kaidah, paradigma dan postulat Pancasila.

Materi yang perlu disiapkan:

  • Ø Pancasila sebagai filsafat,  dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup, dan ligatur bangsa;
  • Ø Memahami konsep, prinsip, nilai, postulat, dan paradigma Pancasila;
  • Ø Undang-Undang Dasar 1945, dengan pembahasan utama pada Pembukaan UUD 1945;
  • Ø Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembuatan undang-undang;
  • Ø Penguasaan teknik dan materi law drafting;
  • Ø Etika dan moral penyusunan peraturan perundang-undangan;
  • Ø Memahami fungsi hak budget dan pengawasan serta teknik-tekniknya;
  • Ø Etika dan moral penyusunan peraturan perundang-undangan.

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan budaya Pancasila bagi para legislator adalah metoda diskusi dan studi kasus. Metode ceramah dimanfaatkan sebagai pengantar diskusi dan untuk memahami konsep, prinsip dan nilai dasar Pancasila yang dijadikan acuan dalam kerja para legislator.

  1. 2.     Lembaga Eksekutif

Tujuan gerakan budaya Pancasila bagi para pejabat lembaga eksekutif adalah untuk mengembangkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bagi para penyelenggara pemerintahan bahwa tugas utama mereka adalah untuk melayani rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sehingga akan tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi dan memperoleh kemudahan dalam menjalankan kegiatannya.

Materi yang perlu disiapkan adalah:

  • Ø Pancasila sebagai filsafat,  dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup, dan ligatur bangsa;
  • Ø Memahami konsep, prinsip, nilai, postulat, dan paradigma Pancasila;
  • Ø Undang-Undang Dasar 1945, dengan pembahasan utama pada Pembukaan UUD 1945;
  • Ø Etika dan moral pejabat penyelenggara pemerintahan;
  • Ø Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan budaya Pancasila bagi para pejabat pemerintahan adalah metoda diskusi dan studi kasus. Metode ceramah dimanfaatkan sebagai pengantar diskusi dan untuk memahami konsep, prinsip dan nilai dasar Pancasila yang dijadikan acuan dalam kerja para pejabat pemerintahan.

  1. 3.     Lembaga Yudikatif

Penyelenggaraan gerakan budaya Pancasila bagi para pejabat yudikatis pada dasarnya sama dengan yang diselenggarakan bagi para pejabat eksekutif. Materi yang disajikan lebih dititik beratkan pada masalah keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan penerapan nilai praksis dalam menangani kasus-kasus tetentu.

  1. 4.     Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan gerakan budaya Pancasila bagi para pejabat daerah pada dasarnya sama dengan yang diselenggarakan bagi para pejabat eksekutif. Materi yang disajikan lebih dititik beratkan pada masalah keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan penerapan nilai praksis dalam menangani kasus-kasus tetentu, serta menempatkan kearifan lokal secara tepat tanpa meminggirkan kepentingan nasional.

PROGRAM  AKSI  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

  1. BIDANG  KEPENGUSAHAAN

Dalam rangka mengaktualisasikan Gerakan Budaya Pancasila,  perlu segera disusun Program Aksi bidang-bidang yang menjadi garapan gerakan. Di bawah ini disampaikan program aksi gerakan, yang berupa kegiatan-kegiatan terstruktur dan tersistematisasi, khususnya bidang kepengusahaan. Penyusunan program aksi ini berdasar pada grand design yang telah ditetapkan. Program aksi ini terdiri dari:

  1. Visi dan misi program aksi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Kepengusahaan;
  2. Tujuan yang hendak diwujudkan Gerakan Budaya Pancasila Bidang Kepengusahaan;
  3. Langkah dan kegiatan program aksi Gerakan Budaya Pancasila Bidang Kepengu-sahaan.

Visi dan misi Gerakan Budaya Pancasila bidang kepengusahaan merupakan jabaran dari visi dan misi grand design Gerakan Budaya Pancasila disesuaikan dengan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam bidang usaha.

  1. A.    Visi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kepengusahaan

Visi Gerakan Budaya Pancasila bidang kepengusahaan adalah terselenggaranya kehidupan perekonomian dan usaha yang etis berdasar prinsip dan nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

  1. B.    Misi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kepengesuhaan
  1. Menyelenggarakan kehidupan perekonomian dan usaha yang memihak pada kepentingan rakyat;
  2. Menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan;
  3. Menyelenggarakan sistem ekonomi dan usaha yang melibatkan seluruh rakyat;
  4. Mengusahakan terwujudnya pasal 33 UUD 1945
  5. Menyelenggarakan sistem ekonomi dan usaha yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
  1. C.    Aktualisasi Visi dan Misi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kepengusahaan

 

Tujuan yang hendak diwujudkan gerakan budaya Pancasila bagi para pengusaha adalah:

  1. Berkembangnya pola fikir, pola sikap dan tingkah laku para pengusaha berdasar konsep, prinsip dan nilai Pancasila;
  2. Terealisasinya pasal 33 UUD 1945, dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan;
  3. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Materi gerakan budaya Pancasila bidang kepengusahaan :

  • Ø Pancasila sebagai filsafat,  dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup, dan ligatur bangsa;
  • Ø Memahami konsep, prinsip, nilai, postulat, dan paradigma Pancasila;
  • Ø Undang-Undang Dasar 1945, dengan pembahasan utama pada Pembukaan UUD 1945;
  • Ø Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang usaha;
  • Ø Etika dan moral pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat;
  1. Metoda gerakan budaya Pancasila bidang kepengusahaan:

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan budaya Pancasila bagi para pengusaha adalah metoda diskusi, simulasi dan studi kasus. Metode ceramah dimanfaatkan sebagai pengantar diskusi dan untuk memahami konsep, prinsip dan nilai dasar Pancasila yang dijadikan acuan dalam kerja para pengusaha.

PROGRAM  AKSI  GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

  1. BIDANG  KEMASYARAKATAN UMUM

Dalam rangka mengaktualisasikan Gerakan Budaya Pancasila,  perlu segera disusun Program Aksi bidang-bidang yang menjadi garapan gerakan. Di bawah ini disampaikan program aksi gerakan, yang berupa kegiatan-kegiatan terstruktur dan tersistematisasi, khususnya bidang kemayarakatan. Penyusunan program aksi ini berdasar pada grand design yang telah ditetapkan sebelumnya. Program aksi ini terdiri dari:

  1. Visi dan misi program aksi bidang Kemasyarakatan;
  2. Tujuan yang hendak diwujudkan Gerakan Budaya Pancasila bidang Kemasya-rakatan ;
  3. Langkah dan kegiatan program aksi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kemasya-rakatan.

Visi dan misi program aksi Gerakan Budaya Pancasila bidang kemasyarakatan  merupakan operasionalisasi  visi dan misi grand design Gerakan Budaya Pancasila. Visi dan misi Gerakan Budaya Pancasila bidang kemasyarakatan merupakan jabaran dari visi dan misi grand design Gerakan Budaya Pancasila disesuaikan dengan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  1. a.     Visi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kemasyarakatan Umum

Visi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kemasyarakatan adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sesuai dengan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

  1. b.    Misi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kemasyarakatan Umum

Misi gerakan budaya Pancasila bidang kemasyarakatan adalah:

  1. Mengembangkan kesadaran rakyat bahwa sumber kekuasaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan bersumber pada rakyat;
  2. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sebagai pemegang kedaulatan dengan cara demokratis yang etis, sesuai dengan prinsip dan nilai Pancasila;
  3. Mengembangkan pola fikir, pola sikap dan tingkah laku bersendi pada prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila;
  4. Mengembangkan karakter dan jatidiri rakyat berdasar Pancasila;
  5. Mengembangkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warganegara, serta mampu dan mau berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  1. c.      Aktualisasi Visi dan Misi Gerakan Budaya Pancasila bidang Kemasyarakatan Umum

 

Tujuan yang hendak diwujudkan gerakan budaya Pancasila bagi warganegara pada umumnya adalah:

  1. Berkembangnya pola fikir, pola sikap dan tingkah laku warganegara berdasar konsep, prinsip dan nilai Pancasila;
  2. Terealisasinya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;
  3. Berkembangnya kesadaran warganegara akan hak dan kewajibannya dalam hidup berbangsa dan bernegara dan mau serta mampu mengimplementasikannya secara tepat dan benar;
  4. Berkembangnya kemampuan warganegara dalam praktek demokrasi dan merealisasikan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip dan nilai Pancasila.
  5. Terbentuknya karakter dan jatidiri bangsa.

Materi gerakan budaya Pancasila bidang kemasyarakatan :

  • Ø Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup, dan ligatur bangsa;
  • Ø Memahami konsep, prinsip, nilai, postulat, dan paradigma Pancasila;
  • Ø Undang-Undang Dasar 1945, dengan pembahasan utama pada Pembukaan UUD 1945;
  • Ø Undang-undang yang memiliki relevansi dengan kelompok sasaran.

Metoda gerakan budaya Pancasila bidang kemasyarakatan:

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan budaya Pancasila bagi warganegara pada umumnya adalah metoda ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi dan studi kasus. Metoda yang lain dapat dipergunakan juga untuk memperjelas uraian dalam memahami konsep, prinsip, nilai, paradigma dan postulat Pancasila.

Demikianlah garis besar program aksi gerakan budaya Pancasila yang perlu dijabarkan dalam berbagai kegiatan lebih lanjut.

Jakarta, 31 Oktober 2012                                                                     Liga Gerakan Budaya Pancasila


[1]Dalam bahsa Inggris leage diberi makna a group of people or countries combined for a particular purpose. Kata komisi tidak dipilih karena komisi adalah suatu unit yang mendapatkan tugas dari unit yang lebih besar untuk melaksanakan tugas tertentu (a group of people appointed usually by a large group to deal with a particular matter.)

Hello world!

25 Okt

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.